Ikut Tax Amnesty Jilid II, Coba Sekarang atau Denda 200% Nanti!
– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak para wajib pajak untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Program ini sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 mendatang. “Siapa saja wajib pajak yang selama ini merasa ada yang belum comply baik itu hartanya yang diperoleh sebelum 2015 atau yang […]
Cuan Miliaran dari NFT, Ghozali Everyday Bayar Pajak di KPP Semarang Timur
– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sempat menyindir Sultan Gustaf Al Ghozali untuk membayar pajak atas penghasilannya dari penjualan non fungible token (NFT) dari foto selfienya. Diketahui sebelumnya, Ghozali mendadak viral, setelah ia berhasil menjual foto selfie dirinya hingga miliaran Rupiah. Pemuda asal Solo ini, membanderol harga tiap foto senilai 0,001 Ethereum (ETH) atau kisaran Rp […]
DJP Rilis Aturan Baru Soal Surat, Daftar, dan Formulir Penagihan Pajak
– Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan peraturan dirjen pajak baru mengenai surat, daftar, dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah yang masih harus dibayar. Salah satu pertimbangan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2022 adalah sudah diaturnya tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam PMK 189/2020. “Dalam rangka […]
PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT
Salah satu kebijakan yang masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut berlaku pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Ada 2 kebijakan PPS. Pertama, pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan saat Pengampunan Pajak. […]
Hari Ke-20 Tax Amnesty, Negara Raup Rp467,97 Miliar
Sementara itu, deklarasi harta wajib pajak dari dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp3,35 triliun dan deklarasi wajib pajak dari luar negeri sebesar Rp533,69 miliar. Dari total tersebut, harta sebesar Rp301,4 miliar akan diinvestasikan ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor […]
PPh Final UMKM Habis, Wajib Pajak Perlu Lakukan Hal Ini !
– Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan ketentuan yang berlaku saat wajib pajak sudah tidak berhak lagi memanfaatkan skema PPh final UMKM 0,5%. DJP melalui media sosial menjawab pertanyaan salah satu wajib pajak yang periode pemanfaatan PPh final UMKM berakhir pada 2022. Menurut DJP, saat periode pemanfaatan PPh final 0,5% berakhir maka selanjutnya berlaku ketentuan umum pajak […]
Jangan Kaget Dapat Email dari DJP soal Tax Amnesty Jilid II, Simak Penjelasannya !
Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Pajak selalu mengirimkan email blast kepada seluruh Wajib Pajak terdaftar sebagai bentuk diseminasi informasi perpajakan terbaru. “E-mail blast terkait PPS tersebut hanya merupakan himbauan kepada Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan hal ini dan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua Wajib Pajak,” Karena PPS merupakan program yang didasari oleh […]
Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS
– Total sebanyak 4.551 wajib pajak sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pada data PPS yang dirilis DJP kali ini tidak menunjukkan kenaikan nilai yang signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Wajib Pajak 4.551 wajib pajak, naik 0,8% dari posisi hari sebelumnya 4.514 wajib pajak. Surat Keterangan 4.889 surat keterangan, naik 0,8% dari posisi hari sebelumnya 4.859 […]
Bisnis kelab malam dapat dikenakan tarif pajak hingga 75 persen
– Kelab malam dapat dikenakan tarif pajak hingga 75 persen. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Tak hanya itu, diskotek karaoke, bar, hingga tempat pemandian uap akan dikenakan pajak serupa. Tempat-tempat tersebut termasuk ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) […]
Deretan pajak yang dipungut pemerintah daerah
– Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Aturan tersebut mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah provinsi akan memungut pajak daerah yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak […]