Jakarta, Kamis 08 Mei 2025 | Hive Five Literasi Bisnis – Siapa yang Wajib Memiliki Akun INAPROC? | Dalam upaya mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah Indonesia terus mengembangkan sistem digital. Salah satunya melalui portal pengadaan nasional berbasis elektronik bernama INAPROC (Indonesia National Public Procurement Agency). Tapi pertanyaannya, siapa saja sebenarnya yang wajib memiliki akun INAPROC?
Apa Itu INAPROC?
INAPROC adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Portal ini menjadi gerbang utama bagi perusahaan yang ingin terlibat dalam proses pengadaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui akun INAPROC, pelaku usaha dapat mengakses berbagai informasi tender, mendaftar sebagai penyedia barang/jasa, hingga mengikuti proses lelang secara transparan dan akuntabel.
Siapa yang Wajib Punya Akun INAPROC?
Menurut regulasi LKPP dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut ini adalah pihak-pihak yang wajib memiliki akun INAPROC:
1. Perusahaan Swasta Nasional
Semua perusahaan swasta yang ingin mengikuti tender pemerintah, baik skala kecil (UMKM), menengah, maupun besar, wajib memiliki akun INAPROC yang aktif dan terverifikasi. Ini berlaku untuk pengadaan di semua sektor: konstruksi, alat kesehatan, teknologi, logistik, dan lainnya.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Jangan salah, UMKM juga bisa mengikuti tender pemerintah, terutama untuk paket pengadaan bernilai kecil. Bahkan, pemerintah mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan melalui afirmasi khusus di e-catalog dan tender terbatas. Tanpa akun INAPROC, UMKM tidak dapat mendaftar sebagai penyedia dan melewatkan peluang bisnis dari anggaran negara.
3. Penyedia Asing (Dalam Skema Tertentu)
Dalam skema pengadaan internasional atau proyek dengan pendanaan luar negeri (misalnya dari Bank Dunia), penyedia asing juga dapat mengikuti tender. Mereka pun harus memiliki akun INAPROC, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD
BUMN dan BUMD yang ingin mengikuti pengadaan pemerintah di luar kewenangannya juga diwajibkan memiliki akun INAPROC agar bisa berpartisipasi secara sah dan tercatat dalam sistem nasional.
Apa Risiko Jika Tidak Punya Akun INAPROC?
Perusahaan yang tidak memiliki akun INAPROC tidak bisa mengikuti tender pemerintah sama sekali. Artinya, mereka kehilangan akses terhadap peluang proyek bernilai miliaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Selain itu, tidak memiliki akun juga berarti tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), yang menjadi dasar penilaian reputasi dalam tender berikutnya.
Cara Membuat Akun INAPROC
Pendaftaran akun dilakukan secara online melalui https://inaproc.lkpp.go.id. Pelaku usaha wajib menyiapkan dokumen legal seperti:
a. Akta pendirian perusahaan
b. NPWP
c. NIB (Nomor Induk Berusaha)
d. Izin usaha sesuai sektor
e. Data direktur utama
Setelah semua data diverifikasi oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), akun akan diaktifkan dan bisa digunakan untuk login ke sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
Kesimpulan
Bagi perusahaan dan UMKM yang ingin naik kelas, mengikuti pengadaan pemerintah adalah langkah strategis. Namun, memiliki akun INAPROC yang sah dan aktif adalah syarat mutlak. Jangan sampai ketinggalan peluang hanya karena belum mendaftar. Dengan pengadaan digital yang makin transparan dan sistemik, siapa pun bisa bersaing secara adil asal memenuhi syarat administrasi dasar seperti kepemilikan akun INAPROC.
Sumber:
a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) – https://www.lkpp.go.id
b. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
c. Sistem INAPROC – https://inaproc.lkpp.go.id