Perizinan Industri Air Minum Dalam Kemasan 2025: Panduan Lengkap agar Usaha AMDK Lolos Izin

Panduan Lengkap Perizinan Industri Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Aturan Terbaru

Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang di Indonesia. Tingginya kebutuhan air minum siap konsumsi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas air menjadikan industri AMDK sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Namun, potensi besar ini juga disertai dengan pengawasan ketat dari pemerintah karena produk AMDK dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan menyangkut aspek kesehatan publik.

Oleh karena itu, memahami perizinan AMDK secara menyeluruh menjadi langkah penting sebelum memulai usaha. Artikel ini membahas proses perizinan AMDK sesuai regulasi terbaru, termasuk OSS-RBA, standar produksi, izin BPOM, dan persyaratan teknis yang wajib dipenuhi pelaku usaha.


Apa Itu Industri Air Minum Dalam Kemasan?

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah produk air yang diproses melalui tahapan filtrasi dan pengolahan tertentu, kemudian dikemas dalam wadah steril yang siap dikonsumsi. AMDK mencakup beberapa jenis, seperti:

  • Air mineral
  • Air demineral
  • Air minum reverse osmosis (R-O)
  • Air minum pegunungan
  • Air minum alkalin
  • Air minum oksigen

Kategori air minum sendiri berada dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat, sebagaimana termuat dalam pembahasan tentang air minum di https://id.wikipedia.org/wiki/Air_minum. Karena posisinya menyangkut kesehatan publik, industri AMDK diawasi ketat melalui izin dan standar operasional yang wajib dipenuhi sejak tahap awal.


Dasar Regulasi Perizinan AMDK Terkini

Perizinan usaha AMDK mengikuti tata kelola sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Dalam sistem ini, setiap aktivitas usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko. Untuk sektor AMDK, karakteristiknya termasuk:

  • Usaha manufaktur pangan
  • Produk konsumsi langsung
  • Pengolahan air baku
  • Potensi dampak lingkungan
  • Pengemasan dan distribusi luas

Karena sifat usahanya yang sensitif, AMDK digolongkan sebagai risiko menengah–tinggi, sehingga membutuhkan izin berlapis yang diverifikasi oleh instansi teknis. Beberapa dasar regulasi yang umum digunakan meliputi:

  • Peraturan OSS-RBA untuk sektor industri
  • Ketentuan izin edar BPOM
  • Persyaratan higienis usaha pangan
  • Peraturan kualitas air minum
  • Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk AMDK
  • Ketentuan pengelolaan air tanah dan lingkungan

Pelaku usaha wajib memahami dasar regulasi ini agar proses perizinan berjalan tanpa hambatan.


KBLI yang Digunakan untuk Usaha AMDK

Dalam pendaftaran OSS-RBA, bisnis AMDK biasanya menggunakan beberapa KBLI terkait:

  • 11044 – Industri Air Minum Dalam Kemasan
  • 36001 – Pengumpulan Air
  • 36002 – Penjernihan Air

Pemilihan KBLI tidak boleh keliru, karena mempengaruhi:

  • Persyaratan standar usaha
  • Kebutuhan verifikasi teknis
  • Jenis izin operasional
  • Persetujuan lingkungan

Banyak izin ditolak karena KBLI yang dipilih tidak sesuai dengan skala atau jenis produksi.


Jenis Legalitas yang Wajib Dimiliki oleh Usaha AMDK

Industri AMDK tidak dapat beroperasi hanya dengan NIB. Berikut legalitas utama yang wajib dimiliki sesuai aturan terbaru:


1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas perusahaan dan menjadi dasar perizinan. Dalam sektor manufaktur pangan, NIB menjadi pintu awal untuk memperoleh:

  • Sertifikat standar
  • Izin operasional/komersial
  • Basis verifikasi teknis
  • Persyaratan lingkungan

Meskipun NIB dapat diperoleh langsung melalui OSS-RBA, pelaku usaha harus memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan struktur usaha dan KBLI yang tepat.


2. Sertifikat Standar Usaha Industri / IUI

Untuk usaha AMDK, sertifikat standar yang diverifikasi (Izin Usaha Industri/IUI) wajib dipenuhi sebelum kegiatan produksi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh dinas perindustrian sesuai ketentuan OSS-RBA. Beberapa aspek yang diperiksa:

  • Kondisi fasilitas dan kebersihan
  • Alur produksi (flow process)
  • Sistem filtrasi dan pengolahan
  • Pengendalian mutu
  • Penanganan limbah

AMDK termasuk industri yang pengawasannya ketat sehingga pemeriksaan teknis sering menjadi tahap paling krusial.


3. Izin Edar BPOM (Nomor MD)

Karena AMDK termasuk kategori produk konsumsi langsung, izin edar BPOM adalah kewajiban mutlak. Prosesnya meliputi:

  • Pemeriksaan sarana produksi
  • Pemeriksaan bahan baku dan sumber air
  • Uji laboratorium kualitas produk
  • Penilaian kesesuaian label dan kemasan
  • Verifikasi sistem higiene dan sanitasi

Pengusaha baru sering mengalami kesulitan pada tahap BPOM karena kurangnya dokumentasi proses produksi. Oleh sebab itu, standar kebersihan dan pengendalian mutu harus diterapkan sejak tahap awal pembangunan pabrik.


4. Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL)

Jenis izin lingkungan bergantung pada:

  • Skala produksi
  • Lokasi pabrik
  • Potensi dampak pengambilan air
  • Sistem pengolahan limbah

Jika menggunakan air tanah atau air permukaan, pelaku usaha wajib mengurus izin tambahan seperti:

  • Persetujuan pengambilan air baku
  • Izin pemanfaatan air tanah
  • Laporan penggunaan air

Izin lingkungan termasuk salah satu syarat utama sebelum melakukan produksi skala industri.


5. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk AMDK

Beberapa jenis AMDK wajib memenuhi SNI. Walaupun tidak semua subkategori diwajibkan, namun menerapkan SNI memberikan keuntungan kompetitif karena masyarakat cenderung memilih produk yang memiliki standar mutu jelas.

SNI mengatur aspek berikut:

  • Kualitas air baku
  • Proses filtrasi dan pengolahan
  • Kebersihan ruang produksi
  • Pengemasan dan penyimpanan
  • Pengawasan mutu berkelanjutan

SNI menjadi bukti bahwa produk telah memenuhi standar aman konsumsi.


6. Sertifikasi Higiene Sanitasi dan Keamanan Pangan

Standar seperti:

  • HACCP
  • GMP
  • SSOP

menjadi penunjang penting dalam menghadapi pemeriksaan BPOM dan instansi kesehatan. Industri AMDK wajib menerapkan standar keamanan pangan untuk memastikan setiap proses berlangsung higienis.


Alur Pengurusan Perizinan AMDK melalui OSS-RBA

Untuk mempermudah pemahaman, berikut alur proses perizinan dari awal hingga produksi:


1. Menyusun Dokumen Badan Usaha

Termasuk:

  • Akta pendirian PT
  • SK Kemenkumham
  • NPWP badan
  • Data lokasi pabrik
  • Struktur pengelolaan perusahaan

2. Mengurus NIB melalui OSS-RBA

Pada tahap ini, pelaku usaha memilih KBLI yang tepat serta mengisi seluruh informasi badan usaha. Setelah itu, OSS akan menerbitkan:

  • NIB
  • Persyaratan dasar
  • Rencana pemenuhan sertifikat standar

3. Mengurus Sertifikat Standar / IUI

Proses verifikasi dilakukan melalui:

  • Inspeksi fasilitas produksi
  • Evaluasi sistem pengolahan air
  • Pemeriksaan sanitasi
  • Penilaian dokumen mutu

4. Pemeriksaan Sarana oleh BPOM

Meliputi:

  • Pemeriksaan pabrik
  • Uji kualitas air minum
  • Penilaian proses produksi
  • Validasi label

Setelah memenuhi seluruh syarat, BPOM menerbitkan Nomor MD sebagai izin edar.


5. Pemenuhan Izin Lingkungan dan Pengambilan Air

Untuk usaha yang menggunakan air tanah atau air permukaan, izin ini tidak boleh diabaikan karena menjadi salah satu syarat utama verifikasi teknis.


6. Produksi dan Distribusi Resmi

Setelah seluruh izin diterbitkan, usaha AMDK boleh beroperasi dan memproduksi secara legal sesuai standar industri.


Tantangan Umum dalam Mengurus Izin AMDK

Pelaku usaha sering menghadapi beberapa kendala seperti:

  • Kesalahan memilih KBLI
  • Standar ruang produksi tidak sesuai
  • Dokumentasi proses produksi tidak lengkap
  • Tidak memahami alur verifikasi Kemenperin dan BPOM
  • Keterlambatan pemenuhan dokumen lingkungan
  • Penolakan uji mutu karena air baku tidak memenuhi standar

Untuk itu, pendampingan oleh konsultan legalitas usaha seringkali menjadi solusi terbaik.


Penutup: Pastikan Usaha AMDK Anda Legal Bersama Hive Five

Mengurus perizinan AMDK memerlukan ketelitian dan pemahaman teknis yang mendalam. Mulai dari OSS-RBA, IUI, izin BPOM, hingga dokumen lingkungan, semua harus disiapkan dengan benar agar usaha dapat berjalan tanpa hambatan. Bila Anda ingin proses pengurusan izin AMDK berjalan lebih cepat, rapi, dan minim risiko kesalahan, tim Hive Five siap membantu.

Hive Five menyediakan layanan:

  • Pengurusan NIB & IUI
  • Konsultasi KBLI
  • Pendampingan BPOM
  • Penyusunan dokumen lingkungan
  • Konsultasi legalitas usaha manufaktur

Kunjungi https://hivefive.co.id untuk memulai konsultasi.

SHARE THIS

Konsultasikan Kebutuhan Anda

Mulai perjalanan kesuksesan bisnis Anda sekarang! Konsultasikan kebutuhan Anda dengan Hive Five.