Pengantar
Akuisisi perusahaan adalah strategi bisnis yang umum digunakan untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana proses akuisisi oleh PT Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan, serta dampak yang timbul dari akuisisi tersebut. Artikel ini akan membahas secara rinci proses akuisisi PT oleh PT PMA dan dampaknya terhadap pemegang saham serta struktur saham perusahaan yang diakuisisi.
Dasar Hukum
Proses akuisisi PT oleh PT PMA diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Pengertian Akuisisi
Akuisisi adalah tindakan hukum di mana sebuah perusahaan (baik badan hukum atau perorangan) mengambil alih saham perseroan, baik seluruh maupun sebagian besar, yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas perusahaan tersebut. Akuisisi dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh perseroan.
Proses Akuisisi PT oleh PT PMA
Pengambilalihan Saham Melalui Direksi
- Penyampaian Maksud: Pihak yang akan melakukan akuisisi harus menginformasikan maksud dan tujuan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
- Rancangan Pengambilalihan: Rancangan ini harus mencakup nama dan tempat kedudukan kedua perseroan, alasan pengambilalihan, laporan keuangan, dan perubahan anggaran dasar, serta harus disetujui oleh dewan komisaris.
- Persetujuan RUPS: Pengambilalihan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kehadiran minimal 3/4 dari seluruh saham dengan hak suara.
- Pengumuman dan Pemberitahuan: Pengumuman dilakukan di surat kabar dan kepada karyawan, dengan waktu pemberitahuan minimal 30 hari sebelum RUPS.
- Keberatan Kreditur: Kreditur dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman.
- Akta Pengambilalihan: Rancangan yang disetujui RUPS dituangkan dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.
Pengambilalihan Langsung Melalui Pemegang Saham
- Perundingan dan Kesepakatan: Proses ini melibatkan perundingan langsung dengan pemegang saham dan tidak memerlukan rancangan pengambilalihan.
- Pengumuman Kesepakatan: Kesepakatan harus diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Akta Pengambilalihan dan Pemberitahuan: Kesepakatan dituangkan dalam Akta Pengambilalihan dan pemberitahuan dilakukan kepada menteri serta diumumkan di surat kabar dalam waktu 30 hari setelah pengambilalihan.
Dampak Hukum Akuisisi PT oleh PT PMA
- Perubahan Pengendalian: Akibat utama dari akuisisi adalah beralihnya hak pengendalian saham, yang mengakibatkan perubahan dalam daftar pemegang saham dan struktur saham PT yang diakuisisi.
- Tidak Berubah di PT PMA: Tidak ada perubahan komposisi saham di PT PMA yang melakukan akuisisi, karena kedua perusahaan merupakan entitas hukum terpisah.
- Perubahan Status PT: PT yang diakuisisi akan berubah statusnya dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi PMA, tunduk pada peraturan kepemilikan saham asing yang diatur dalam Perpres 10/2021 dan perubahannya.
Penutup
Akuisisi PT oleh PT PMA merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan hukum. Dengan memahami proses dan dampak akuisisi ini, perusahaan dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kelancaran proses akuisisi dan meminimalisir potensi risiko. Untuk bantuan lebih lanjut dalam mendirikan PT atau menjalani proses akuisisi, tim Hive Five siap membantu Anda mengurus semua aspek legalitas dan perizinan usaha. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi lebih lanjut.