Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) adalah bentuk badan hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), yang memungkinkan pendirian Perseroan hanya oleh satu orang saja sebagai pendiri sekaligus pemegang saham tunggal.
PT Perorangan diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini merupakan terobosan hukum untuk menyederhanakan proses legalitas usaha, terutama bagi pelaku UMK yang ingin menjalankan bisnisnya dalam bentuk badan hukum tanpa harus mencari rekan pendiri.
Apakah Pemegang Saham PT Perorangan Bertanggung Jawab Pribadi?
Pertanyaan ini sering muncul:
“Karena hanya ada satu orang pemegang saham, apakah dia bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban PT Perorangan?”
Jawabannya TIDAK.
Menurut Pasal 153J ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa:
“Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”
Dengan kata lain, prinsip pemisahan tanggung jawab hukum tetap berlaku, meskipun hanya satu orang yang mendirikan dan memiliki saham di PT Perorangan.
Mengapa Pemegang Saham Tidak Bertanggung Jawab Pribadi?
Secara hukum, PT Perorangan tetap merupakan badan hukum yang terpisah dari pribadi pendirinya. Ketika seseorang mendirikan PT Perorangan, modal usaha yang dimasukkan telah dipisahkan dari kekayaan pribadi.
Inilah prinsip utama dalam badan hukum berbentuk perseroan terbatas:
Tanggung jawab terbatas hanya sampai pada modal yang disetor.
Contoh:
Jika seorang pemilik PT Perorangan menyetor modal Rp 10 juta, maka ketika PT mengalami kerugian atau memiliki utang, pemilik tidak akan diminta membayar lebih dari nilai saham tersebut kecuali dalam keadaan tertentu yang dikecualikan oleh hukum.
Namun… Tanggung Jawab Terbatas Bukan Tanpa Syarat
Meskipun UU mengatur pembatasan tanggung jawab, tanggung jawab pribadi bisa muncul jika pemegang saham melanggar batas tertentu. Dalam Pasal 153J ayat (2), terdapat pengecualian penting. Berikut ini adalah kondisi-kondisi di mana pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi:
1. PT Tidak Memenuhi Syarat sebagai Badan Hukum
Jika PT Perorangan belum memenuhi prosedur hukum seperti pendaftaran NIB, pengisian dokumen legal, atau belum diumumkan dalam sistem AHU, maka PT belum diakui sebagai badan hukum. Dalam kasus ini, pemegang saham bisa dianggap sebagai perorangan biasa yang menjalankan usaha, dan tentu bertanggung jawab penuh.
2. Iktikad Buruk Pemegang Saham
Jika pemegang saham secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk, seperti membuat kontrak fiktif, memanipulasi laporan keuangan, atau menyalahgunakan nama PT, maka ia dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Pemegang Saham Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Jika pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT (misalnya: pencucian uang, penipuan, penggelapan), maka tanggung jawab pribadi tetap bisa dibebankan.
4. Penyalahgunaan Kekayaan PT
Jika pemegang saham menggunakan kekayaan PT secara tidak sah misalnya, mencampur uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, maka ia bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.
Implikasi Praktis bagi Pemilik PT Perorangan
Bagi para pelaku UMK yang mendirikan PT Perorangan, berikut beberapa catatan penting untuk menghindari tanggung jawab pribadi:
a. Penuhi seluruh persyaratan legal formal, seperti membuat akta pendirian, mendaftarkan NIB, dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala.
b. Pisahkan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, termasuk dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan kas.
c. Gunakan rekening bank terpisah antara keuangan pribadi dan perusahaan.
d. Jalankan usaha dengan itikad baik, hindari penyalahgunaan nama PT untuk aktivitas ilegal atau manipulatif.
e. Pastikan akuntansi dan pelaporan usaha dilakukan dengan tertib sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku.
Kesimpulan
PT Perorangan adalah instrumen hukum yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses badan hukum tanpa ribet. Tanggung jawab pemegang saham tetap terbatas selama aturan hukum diikuti dan prinsip pemisahan kekayaan dijaga.
Namun, jika pemilik menyalahgunakan status PT untuk kepentingan pribadi atau melanggar hukum, maka perlindungan tanggung jawab terbatas bisa gugur. Oleh karena itu, disiplin hukum dan transparansi dalam mengelola usaha adalah kunci utama menjaga manfaat dari bentuk PT Perorangan.
Pertanyaan Umum (FAQ)
1. Apakah PT Perorangan bisa diubah menjadi PT biasa?
Ya, bisa. Pemilik PT Perorangan dapat mengundang investor atau mitra baru dan mengubah bentuknya menjadi PT Persekutuan Modal melalui perubahan akta dan pendaftaran ulang di AHU.
2. Apakah PT Perorangan wajib memiliki akuntan?
Tidak wajib, tapi sangat disarankan agar pembukuan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan profesional agar pemisahan kekayaan dapat dibuktikan secara akurat jika terjadi sengketa hukum.
3. Apa risiko jika menggunakan kekayaan PT untuk keperluan pribadi?
Penggunaan kekayaan PT secara tidak sah bisa membuat pemilik kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas, dan berpotensi dituntut secara pribadi atas utang atau kerugian PT.
4. Bagaimana Hive Five dapat membantu pendirian dan pengelolaan PT Perorangan?
Hive Five menyediakan layanan lengkap pendirian PT Perorangan, mulai dari pembuatan akta, pengurusan NIB, penyusunan laporan usaha, hingga konsultasi pajak dan hukum bisnis.
Butuh Bantuan Mendirikan atau Mengelola PT Perorangan?
✅ Konsultasi GRATIS dengan tim legal Hive Five.
✅ Layanan cepat dan legal sesuai aturan terkini.
✅ Perlindungan hukum untuk usaha mikro dan kecil Anda.
Hubungi Hive Five hari ini dan jadikan usaha Anda resmi, aman, dan bertumbuh!