Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah fondasi identitas legal sebuah perusahaan di Indonesia. Namun, seiring dengan dinamika bisnis dan perkembangan regulasi, KBLI yang Anda miliki saat ini mungkin tidak lagi relevan atau memadai. Mengabaikan kebutuhan untuk mengubah atau menambah KBLI bisa berujung pada kendala operasional, masalah perizinan, hingga sanksi hukum.
Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai studi kasus dan skenario kunci yang mengharuskan bisnis Anda untuk mengubah atau menambah KBLI. Memahami momen-momen krusial ini adalah langkah proaktif untuk memastikan legalitas dan kelancaran operasional usaha Anda dalam jangka panjang.
Daftar Isi
1. Memahami Fungsi KBLI dalam Siklus Bisnis.
2. Skenario Wajib Mengubah atau Menambah KBLI.
3. Dampak Negatif Jika KBLI Tidak Diperbarui.
4. Proses Perubahan dan Penambahan KBLI.
5. Peran Hive Five dalam Membantu Perubahan KBLI Anda.
1. Memahami Fungsi KBLI dalam Siklus Bisnis
KBLI adalah sistem klasifikasi standar yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi di Indonesia [1]. Setiap Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (RBA) harus mencantumkan kode KBLI yang akurat sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan [2].
Fungsi utama KBLI meliputi:
- Identitas Usaha: KBLI secara resmi mendefinisikan lini bisnis utama perusahaan Anda.
- Dasar Perizinan: KBLI menentukan jenis dan tingkat risiko perizinan berusaha yang harus Anda penuhi, baik itu izin dasar (NIB) maupun izin sektoral dari kementerian/lembaga terkait.
- Akses Pasar: Beberapa sektor atau proyek tertentu mungkin mensyaratkan KBLI spesifik.
- Data Statistik: KBLI membantu pemerintah dalam mengumpulkan data ekonomi untuk perencanaan dan kebijakan.
2. Skenario Wajib Mengubah atau Menambah KBLI
Ada beberapa skenario utama yang mengharuskan bisnis Anda untuk meninjau dan berpotensi mengubah atau menambah KBLI:
A. Ekspansi atau Diversifikasi Lini Bisnis
Ini adalah alasan paling umum untuk perubahan KBLI. Ketika bisnis Anda tumbuh dan mulai menawarkan produk atau layanan baru yang berbeda dari aktivitas utama sebelumnya, Anda perlu menambah KBLI yang relevan.
Studi Kasus 1: Perusahaan Pengembang Software menjadi Konsultan IT.
- Awalnya, KBLI perusahaan hanya 62010 (Aktivitas Pemrograman Komputer). Namun, seiring waktu, banyak klien meminta jasa konsultasi terkait implementasi sistem atau strategi IT.
- Wajib Menambah KBLI: 62021 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer). Tanpa penambahan ini, kegiatan konsultasi Anda tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Studi Kasus 2: Restoran yang Mulai Melayani Katering Skala Besar.
- KBLI awal mungkin 56101 (Restoran). Jika mulai ekspansi ke layanan katering untuk acara besar atau korporat, yang mungkin melibatkan logistik dan skala berbeda.
- Wajib Menambah KBLI: 56210 (Jasa Boga untuk Acara Khusus / Katering).
B. Perubahan Fokus Bisnis Utama
Terkadang, bisnis bisa pivot atau menggeser fokus utama secara signifikan, bahkan meninggalkan aktivitas awal. Dalam kasus ini, KBLI utama mungkin perlu diubah, dan KBLI lama dapat dihapus jika tidak lagi relevan.
Studi Kasus 3: Perusahaan Ritel Pakaian Beralih ke Produksi Pakaian Sendiri.
- Awalnya KBLI 47711 (Perdagangan Eceran Pakaian). Jika perusahaan berinvestasi dalam manufaktur dan mulai memproduksi pakaian dengan merek sendiri.
- Wajib Mengubah/Menambah KBLI: 14111 (Industri Pakaian Jadi) dan mungkin mempertahankan KBLI ritel jika masih menjual langsung. KBLI 47711 bisa diubah menjadi sekunder.
C. Adanya Regulasi Baru atau Perubahan Klasifikasi KBLI
Pemerintah dapat menerbitkan regulasi baru atau melakukan pembaruan pada struktur KBLI. Hal ini bisa berarti KBLI yang Anda miliki saat ini sudah tidak berlaku atau ada KBLI baru yang lebih spesifik dan relevan.
Studi Kasus 4: Bisnis Aset Kripto di Awal Regulasi.
- Saat regulasi terkait aset kripto di Indonesia baru muncul, KBLI untuk bisnis terkait mungkin belum spesifik atau menggunakan KBLI umum. Dengan adanya peraturan Bappebti dan Kominfo yang lebih jelas, KBLI khusus untuk pedagang aset kripto menjadi wajib.
- Wajib Menambah/Mengubah KBLI: 66190 (Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL) atau KBLI lain yang lebih spesifik yang mungkin dikeluarkan oleh regulator terkait aset kripto di kemudian hari.
D. Persyaratan Tender atau Kemitraan Spesifik
Untuk dapat berpartisipasi dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah (melalui LPSE) atau menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, seringkali ada persyaratan KBLI spesifik yang harus dipenuhi.
Studi Kasus 5: Perusahaan Event Organizer Ingin Ikut Tender Pemerintah.
- KBLI perusahaan 82301 (Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran). Namun, tender pemerintah tertentu mungkin mensyaratkan KBLI yang lebih rinci untuk jasa konsultan komunikasi atau penyediaan peralatan audio visual.
- Wajib Menambah KBLI: Sesuaikan dengan persyaratan detail tender (misalnya, 73100 (Periklanan) atau 77301 (Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Komunikasi) jika tender melibatkan penyewaan alat).
3. Dampak Negatif Jika KBLI Tidak Diperbarui
Mengabaikan kewajiban untuk mengubah atau menambah KBLI dapat menimbulkan berbagai masalah serius bagi bisnis Anda:
- Penolakan Perizinan: Permohonan perizinan berusaha lanjutan atau sektoral akan ditolak jika KBLI di NIB tidak sesuai dengan kegiatan yang diajukan.
- Kesulitan Mengikuti Tender/Kemitraan: Perusahaan Anda tidak akan bisa memenuhi syarat administrasi untuk tender pemerintah (LPSE) atau proyek swasta yang mensyaratkan KBLI tertentu.
- Sanksi Administratif: Pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin jika ditemukan bahwa kegiatan usaha Anda tidak sesuai dengan KBLI yang terdaftar [4].
- Kendala Operasional: Bank mungkin menolak pembukaan rekening atau fasilitas pinjaman baru jika KBLI tidak mencerminkan kegiatan bisnis yang sebenarnya.
- Reputasi Buruk: Ketidaksesuaian KBLI dapat menimbulkan persepsi negatif dari stakeholder dan meragukan kredibilitas perusahaan.
4. Proses Perubahan dan Penambahan KBLI
Proses perubahan atau penambahan KBLI umumnya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (RBA). Langkah-langkah umumnya meliputi:
A. Perubahan Anggaran Dasar (Jika Diperlukan):
Jika penambahan atau perubahan KBLI sangat signifikan dan mengubah maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, maka diperlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengubah Akta Pendirian perusahaan di hadapan notaris. Akta perubahan ini kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
B. Pengajuan Melalui OSS RBA:
- Setelah Akta perubahan (jika ada) diverifikasi, atau jika KBLI baru tidak memerlukan perubahan Anggaran Dasar, Anda dapat login ke akun OSS RBA perusahaan Anda.
- Pilih menu perubahan data atau penambahan KBLI, masukkan kode KBLI baru, dan ikuti instruksi yang diberikan oleh sistem.
C. Verifikasi dan Penerbitan NIB/Izin Baru:
Sistem OSS akan memproses permintaan Anda. Jika sesuai, KBLI baru akan tercantum dalam NIB Anda. Jika KBLI tersebut memiliki tingkat risiko tinggi, Anda mungkin perlu melanjutkan ke pengajuan perizinan sektoral dari kementerian/lembaga terkait.
5. Peran Hive Five dalam Membantu Perubahan KBLI Anda
Proses perubahan atau penambahan KBLI, terutama jika melibatkan perubahan Anggaran Dasar atau perizinan sektoral, bisa jadi rumit dan memakan waktu. Hive Five adalah mitra terpercaya Anda untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan efisien.
Tim ahli kami siap membantu Anda dalam:
- Analisis Kebutuhan KBLI: Memberikan konsultasi mendalam untuk mengidentifikasi KBLI yang paling relevan dan optimal sesuai dengan pengembangan bisnis Anda.
- Pengurusan Perubahan Akta Pendirian: Jika diperlukan, kami akan membantu proses perubahan Anggaran Dasar di hadapan notaris dan pendaftaran ke Kemenkumham.
- Pengajuan dan Pembaruan KBLI di OSS RBA: Memfasilitasi seluruh proses pengajuan penambahan atau perubahan KBLI melalui sistem OSS RBA.
- Pendampingan Perizinan Lanjutan: Jika KBLI baru memerlukan izin sektoral tambahan, kami akan mendampingi Anda dalam proses pengurusannya.
- Kepatuhan dan Efisiensi: Memastikan seluruh proses sesuai regulasi, sehingga Anda terhindar dari kendala dan dapat fokus pada strategi bisnis.
Jangan biarkan KBLI yang tidak up-to-date menghambat pertumbuhan dan legalitas bisnis Anda. Ambil langkah proaktif sekarang!
Anda bisa melihat penawaran menarik dari Hive Five untuk layanan legalitas perusahaan, termasuk pendirian PT dengan harga mulai dari Rp 4.000.000 (https://hivefive.co.id/harga-pendirian-pt/).
Kunjungi https://hivefive.co.id/ untuk informasi lebih lanjut dan konsultasi gratis!
Referensi dan Sumber Informasi :
[1] Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Tersedia di: https://oss.go.id/informasi/kbli (diakses pada 19 Juni 2025).
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
[3] Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem Online Single Submission (OSS). Tersedia di: https://oss.go.id/ (diakses pada 19 Juni 2025).
[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya terkait kemudahan berusaha.