Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan di Indonesia

Pendirian badan usaha merupakan langkah penting bagi pelaku bisnis yang ingin menjalankan usahanya secara legal dan profesional. Salah satu bentuk badan usaha yang populer saat ini adalah Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan). Bentuk ini diperkenalkan pemerintah sebagai upaya mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki entitas hukum yang sah tanpa harus memiliki lebih dari satu pendiri.

Namun, banyak pelaku usaha masih belum memahami secara jelas dasar hukum dan ketentuan yang mengatur pendirian PT Perorangan di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara lengkap dasar hukum, syarat, dan manfaat pendirian PT Perorangan agar pelaku usaha dapat melangkah dengan tepat.


Apa Itu PT Perorangan?

PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang pendiri sekaligus pemegang saham. Ini berbeda dengan PT biasa yang minimal didirikan oleh dua orang atau lebih. PT Perorangan juga memiliki tanggung jawab terbatas, artinya pemiliknya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan melebihi modal yang disetorkan.

Konsep ini dihadirkan pemerintah untuk mendukung iklim usaha mikro dan kecil agar lebih mudah mendapatkan status hukum. Dengan status berbadan hukum, pelaku usaha dapat lebih leluasa bekerja sama dengan lembaga keuangan, mengikuti tender, hingga membangun kepercayaan dengan mitra bisnis.


Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan

Dasar hukum utama PT Perorangan berakar dari kebijakan pemerintah yang ingin mendorong kemudahan berusaha dan perlindungan hukum bagi UMKM. Berikut adalah beberapa dasar hukumnya:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
    Menjadi dasar hukum awal mengenai kegiatan perdagangan dan badan usaha, termasuk konsep tanggung jawab terbatas yang kemudian menjadi landasan bagi bentuk Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    UU ini mengatur prinsip dasar pendirian PT, modal, direksi, dan tanggung jawab hukum. Namun, sebelumnya, seluruh PT wajib didirikan oleh minimal dua orang pendiri.
  3. Peraturan Pemerintah yang Mengatur PT Perorangan
    Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan turunan yang membuka kesempatan pendirian PT dengan hanya satu orang pendiri. Regulasi ini menjadi titik balik bagi pelaku UMKM karena memberikan alternatif baru yang lebih sederhana dibanding PT konvensional.
  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran PT Perorangan
    Kementerian Hukum dan HAM menyediakan sistem online untuk pendaftaran, pembuatan pernyataan pendirian, dan penerbitan sertifikat elektronik. Ini menandakan bahwa PT Perorangan sudah diakui secara sah sebagai badan hukum yang memiliki kekuatan hukum penuh.
  5. Peraturan Pelaksana OSS (Online Single Submission)
    Sistem OSS berperan penting karena menjadi pintu masuk utama untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas lainnya seperti izin lokasi, operasional, dan komersial.

Melalui dasar-dasar hukum di atas, PT Perorangan memiliki kedudukan hukum yang jelas dan diakui negara. Pemerintah juga memastikan mekanisme pendaftarannya transparan dan efisien melalui sistem digital.


Syarat Pendirian PT Perorangan

Untuk mendirikan PT Perorangan, calon pendiri wajib memenuhi beberapa persyaratan administratif dan substantif berikut:

  1. Pendiri Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
    PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dengan KTP dan domisili yang sah.
  2. Usaha Termasuk dalam Skala Mikro atau Kecil
    Skala usaha dilihat dari omzet dan modal, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika usaha sudah berkembang menjadi menengah atau besar, status PT Perorangan dapat diubah menjadi PT biasa.
  3. Menyusun Pernyataan Pendirian
    Berbeda dengan akta notaris pada PT biasa, PT Perorangan cukup membuat Pernyataan Pendirian yang berisi identitas pendiri, nama PT, alamat, modal, dan kegiatan usaha.
  4. Modal dan Klasifikasi Bidang Usaha
    Tidak ada batas minimal modal, namun wajib ditentukan sesuai kebutuhan dan tercantum dalam dokumen pendirian. Kegiatan usaha juga harus sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
  5. Pendaftaran Melalui Sistem AHU Online dan OSS
    Semua proses dilakukan secara digital — mulai dari pembuatan pernyataan pendirian di portal AHU hingga pengurusan NIB di OSS. Setelah proses selesai, sistem akan menerbitkan sertifikat elektronik sebagai bukti resmi badan hukum.

Keuntungan Memiliki PT Perorangan

Pendirian PT Perorangan membawa berbagai manfaat bagi pelaku usaha, terutama di era digital dan transparansi hukum seperti sekarang.

  1. Legalitas yang Diakui Negara
    Status badan hukum memberikan perlindungan dan kepercayaan hukum bagi pelaku usaha.
  2. Tanggung Jawab Terbatas
    Pemilik tidak menanggung utang pribadi perusahaan. Risiko bisnis hanya sebesar modal yang disetor.
  3. Kemudahan dalam Pendaftaran
    Tanpa akta notaris dan tanpa partner, pembuatan PT Perorangan jauh lebih cepat dan hemat biaya.
  4. Akses Lebih Luas ke Lembaga Keuangan
    PT Perorangan lebih dipercaya oleh bank dan investor dibanding usaha perseorangan.
  5. Peningkatan Reputasi dan Kredibilitas Usaha
    Dengan legalitas resmi, usaha menjadi lebih profesional dan berpeluang besar memenangkan tender atau kerja sama B2B.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendirikan PT Perorangan

Walau prosesnya sederhana, tetap ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar tidak salah langkah:

  • Pastikan usaha yang dijalankan sesuai dengan klasifikasi KBLI dan tidak termasuk sektor yang dibatasi.
  • Gunakan nama PT yang unik dan belum digunakan oleh pihak lain.
  • Perhatikan pelaporan keuangan tahunan dan perubahan data agar tidak melanggar kewajiban hukum.
  • Jika perusahaan berkembang pesat, pertimbangkan untuk beralih menjadi PT biasa agar struktur bisnis lebih fleksibel.

Kesimpulan: Solusi Praktis Bersama Hive Five

PT Perorangan merupakan solusi legalitas modern yang mendukung pelaku UMKM untuk naik kelas dengan proses cepat dan efisien. Dengan dasar hukum yang kuat serta sistem digital yang transparan, kini siapa pun bisa memiliki badan hukum sendiri tanpa proses yang rumit.

Namun, memahami aturan dan mengurus dokumen legalitas sering kali memakan waktu dan energi. Di sinilah Hive Five hadir sebagai partner terpercaya yang siap membantu Anda dari awal hingga perusahaan berdiri secara resmi.
Mulai perjalanan bisnis Anda hari ini bersama Hive Five — karena setiap langkah legalitas yang tepat akan membuka peluang besar untuk pertumbuhan usaha Anda.

SHARE THIS

Konsultasikan Kebutuhan Anda

Mulai perjalanan kesuksesan bisnis Anda sekarang! Konsultasikan kebutuhan Anda dengan Hive Five.