Kapankah Sebuah PT Dinyatakan Sah dan Berdiri?
Hallo Sobat HIVE FIVE! Apakah Kamu Tahu Kapan Status Badan Hukum Sebuah PT Mulai Berlaku? Setiap pendirian PT harus mengikuti prosedur dan peraturan yang diatur dalam hukum. Pasal 7 ayat (6) UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) menjadi landasan hukum dalam menetapkan status badan hukum PT. Menurut Pasal tersebut, sebuah PT akan memiliki status badan hukum setelah […]
Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Kitas?
Halo Sobat HIVE FIVE! Pernahkah terbayang untuk memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Indonesia? Mungkin Anda memiliki rencana untuk tinggal sementara atau bahkan menetap di tanah air yang penuh keragaman ini. Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap apa saja yang dibutuhkan untuk membuat KITAS, karena setiap langkah kebebasan dimulai dari pemahaman prosedur […]
Aturan Memberi Nama PT Di Hive Five
Aturan Memberi Nama PT Di Hive Five , Sesuai Aturan Memberi Nama PT sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2011 Tata Cara Pengajuan Nama PT Dalam PP Nomor 43 Tahun 2011, terdapat tata cara pengajuan nama PT yang harus diikuti. Pertama, pengajuan nama PT harus dilakukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia […]
Mengenal Unsur Penting dalam Pendirian PT Perorangan
Mengenal Unsur Penting dalam Pendirian PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan merupakan salah satu pilihan bagi mereka yang ingin memulai bisnis. PT Perorangan memiliki beberapa unsur penting yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk memulai bisnis ini. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai keunggulan, proses pendirian, modal, dan keuntungan bisnis dengan PT Perorangan. Keunggulan PT Perorangan PT […]
Mengenal lebih dekat UUPT
Mengenal lebih dekat UUPT. UUPT adalah sanksi yang diterapkan pada perusahaan yang melanggar peraturan atau perjanjian. Perseroan Terbatas juga dapat dikenakan sanksi jika melakukan tindakan melawan hukum. Artikel ini akan singkat menjelaskan tentang UUPT, dasar hukum UUPT dan sanksi yang diterapkan pada pelanggaran UUPT. Apa itu UUPT? Mengenal lebih dekat UUPT. Menurut Pasal 1 UUPT […]
Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja – Hive Five
Pendirian badan bisnis berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dilakukan sang satu orang menjadi Pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana sudah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku bisnis pada membentuk usahanya. PT Perorangan hanya bisa didirikan buat kriteria bisnis mikro & mini sinkron menggunakan […]
INSENTIF PAJAK UNTUK PT PERORANGAN-HIveFive
INSENTIF PAJAK UNTUK PT PERORANGAN Sesuai menggunakan definisi Perseroan Perorangan (PT Perorangan) yaitu badan aturan perorangan yg memenuhi kriteria UMKM, pemerintah pada hal ini Dirjen Pajak sangat mendukung para UMKM Indonesia melalui penyederhanaan anggaran perpajakan supaya UMKM bisa berperan lebih demi kelancaran & stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh lantaran itu, pada tahun 2018, Dirjen Pajak menerbitkan […]
Memahami Cara Membuat PT (Perseroan Terbatas) – hivefive
Memahami Cara Membuat PT (Perseroan Terbatas) Cara Membuat PT – Indonesia merupakan keliru satu negara yg mempunyai jumlah perusahaan Perseroan Terbatas atau PT menggunakan jumlah yg relatif poly. Bahkan, mungkin hampir pada setiap wilayah tersedia perusahaan Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas atau PT sendiri merupakan bentuk entitas usaha yg memang hingga ketika ini poly dijadikan pilihan […]
PENDIRIAN PT PMA DI INDONESIA – HifeFive
PENDIRIAN PT PMA DI INDONESIA Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Pasal 1 nomor tiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal (UUPM) merupakan aktivitas menanam kapital buat melakukan bisnis pada daerah Indonesia yg dilakukan sang penanam kapital asing, baik yg memakai kapital asing sepenuhnya juga yg berpatungan menggunakan penanam kapital pada negeri (joint venture). […]
denda telat lapor SPT
Pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sudah berakhir pada 31 Maret 2022. Itu artinya, bagi wajib pajak yang belum melapor, akan dikenakan sanksi berupa denda (denda telat lapor SPT). Pelaporan pajak Indonesia menganut sistem sistem self-assessment. Artinya jika kewajiban tidak dipenuhi WP sebagaimana mestinya, maka ada sanksi yang dikenakan (denda tidak lapor SPT). […]