Jakarta, Hivefive.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan. Salah satu caranya dengan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dan penggalian potensi Wajib Pajak (WP).
Untuk meningkatkan kepatuhan ini, DJP akan langsung ‘turun gunung’ dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak taat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-07/PJ/2020 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.
Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif, DJP menerapkan dua konsep. Pertama untuk wajib pajak strategis dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan.
Pengawasan langsung dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Dimana petugas KPP (Account Representative/AR) dalam melakukan KPDL berbasis kewilayahan dibagi dalam dua tahap, tahap persiapan dan Pelaksanaan.
Dalam hal ini maka bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan tidak patuh, KPP akan langsung mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) ke alamat wajib pajak.
Dalam hal ini, Wajib Pajak yang sudah mendapatkan SP2DK wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada DJP dalam waktu 14 hari. Jika tidak ada jawaban maka DJP berhak mengajukan usul pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.
Sementara itu, bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar secara administrasi atau belum memiliki NPWP maka, KPP akan mengirimkan SP2DK DSE (Daftar sasaran Ekstensifikasi). SP2DK DSE dikirimkan kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).
Hivefive adalah sebuah jasa pelayanan pengurusun perizinan yang dapat menjadi solusi dalam membuat Pendirian perusahaan atau bisnis Anda, dan juga menyelesaikan perizinan lainya.
Hubungi Hive Five sekarang,