Pengantar
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Mengingat peranannya yang krusial, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan dan perkembangan UMKM.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, yang dikelola oleh Bank Indonesia. Kedua kebijakan ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap UMKM, baik melalui regulasi, insentif, maupun pengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi UMKM di Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh UMKM untuk memanfaatkan kebijakan tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang.
Kebijakan Fiskal: Pengaruh terhadap UMKM
1. Pengenaan Pajak dan Insentif Fiskal
Kebijakan fiskal yang paling langsung memengaruhi UMKM adalah pengaturan pajak. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong UMKM agar berkembang. Salah satu insentif penting adalah kebijakan pajak yang lebih ringan untuk UMKM.
Sebagai contoh, melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar dapat menikmati tarif pajak yang lebih rendah, yakni hanya 0,5% dari omzet, bukan penghasilan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi UMKM, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan peningkatan daya saing.
Selain itu, dalam kebijakan fiskal, pemerintah juga memberikan subsidi dan bantuan langsung untuk mendukung UMKM, khususnya di saat-saat krisis. Contohnya adalah pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan kepada UMKM untuk membantu mereka bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti selama pandemi COVID-19. Bantuan ini berupa dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, sehingga sangat membantu dalam meningkatkan likuiditas dan daya tahan UMKM.
2. Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap UMKM
Selain pajak dan insentif, kebijakan fiskal juga meliputi pengaturan belanja negara. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Misalnya, melalui program inkubasi bisnis, pemberian pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, serta bantuan modal kerja dan peralatan.
Sebagai contoh, dalam program Pemberdayaan Ekonomi Desa, pemerintah mengalokasikan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM di daerah, termasuk pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran digital, hingga fasilitasi akses permodalan. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi UMKM yang baru berkembang atau yang terletak di wilayah terpencil.
Kebijakan Moneter: Pengaruh terhadap UMKM
1. Suku Bunga dan Akses Pembiayaan
Suku bunga adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat memengaruhi UMKM secara langsung. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi tingkat bunga pinjaman bank. Ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman akan lebih murah, dan ini memberikan keuntungan bagi UMKM yang ingin mengakses modal untuk memperluas usaha mereka.
Namun, apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, biaya pinjaman akan meningkat. UMKM yang mengandalkan pinjaman untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya akan menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang terkait dengan suku bunga harus diperhatikan oleh UMKM untuk merencanakan keuangan dan pembiayaan mereka.
2. Kebijakan Quantitative Easing (QE)
Selain suku bunga, kebijakan moneter lain yang memengaruhi UMKM adalah quantitative easing (QE) atau pelonggaran kuantitatif. QE dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara membeli surat berharga dari pasar untuk meningkatkan likuiditas dalam perekonomian. Kebijakan ini cenderung menurunkan suku bunga jangka panjang dan meningkatkan ketersediaan dana di pasar.
Dampaknya bagi UMKM adalah semakin mudahnya akses terhadap pembiayaan, terutama dalam bentuk kredit modal kerja. Ini sangat penting bagi UMKM yang membutuhkan modal untuk memperbesar kapasitas produksi atau memperluas pasar.
Bagaimana UMKM Dapat Memanfaatkan Kebijakan Fiskal dan Moneter?
Meskipun kebijakan fiskal dan moneter dapat memberikan dampak signifikan bagi UMKM, keberhasilan dalam memanfaatkan kebijakan ini bergantung pada kemampuan UMKM itu sendiri untuk beradaptasi dan mengambil langkah strategis yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh UMKM untuk memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter:
1. Mengoptimalkan Insentif Pajak dan Bantuan Pemerintah
UMKM dapat mengoptimalkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti tarif pajak yang lebih rendah dan fasilitas pengurangan pajak lainnya. Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan berbagai program bantuan dari pemerintah, seperti BPUM atau program pelatihan dan pembinaan yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Program-program ini dapat membantu UMKM mengurangi beban biaya operasional dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi.
2. Mencari Akses Pembiayaan yang Terjangkau
Dengan kebijakan moneter yang mendukung likuiditas, UMKM harus memanfaatkan kesempatan untuk mengakses pembiayaan dengan bunga rendah. UMKM dapat memanfaatkan berbagai produk pembiayaan yang disediakan oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, atau bahkan program pembiayaan yang dicanangkan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk itu, UMKM harus memiliki rencana keuangan yang matang agar pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal.
3. Meningkatkan Digitalisasi Bisnis
Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung sektor UMKM juga mencakup akses terhadap teknologi dan digitalisasi. UMKM perlu mengikuti perkembangan teknologi agar tetap kompetitif. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program yang mendukung digitalisasi UMKM, seperti Program 100 Smart Cities yang bertujuan untuk memajukan digitalisasi di kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Dengan memanfaatkan e-commerce dan media sosial, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan pendapatan.
Kesimpulan
Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Kebijakan fiskal yang mencakup insentif pajak, subsidi, dan bantuan langsung dapat membantu UMKM untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang menantang, sementara kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga dan likuiditas dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan.
Namun, untuk memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal, UMKM perlu mengambil langkah strategis seperti memanfaatkan insentif pemerintah, mencari pembiayaan yang terjangkau, dan mengimplementasikan digitalisasi dalam bisnis mereka. Dengan cara ini, UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dalam pasar yang kompetitif.
Jika Anda seorang pemilik UMKM yang ingin mendapatkan bantuan hukum atau konsultasi lebih lanjut terkait pengelolaan usaha dan kebijakan fiskal serta moneter, layanan dari Hive Five siap mendampingi Anda dalam perjalanan bisnis Anda. Hive Five menawarkan berbagai layanan untuk membantu Anda memulai dan mengembangkan usaha, termasuk konsultasi hukum dan pendaftaran merek dagang, yang sangat penting untuk perlindungan bisnis Anda. Hubungi Hive Five hari ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendukung bisnis Anda agar semakin sukses!