Jakarta, Hive Five News – PT Perorangan hadir sebagai terobosan yang memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memiliki badan usaha berstatus legal. Awalnya, pemerintah menyatakan bahwa pendirian PT Perorangan cukup dengan surat pernyataan pendirian, tanpa memerlukan akta notaris. Namun, dalam praktiknya, kemudahan ini seringkali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait penerimaan oleh pihak eksternal seperti Kantor Pajak, dinas perizinan daerah, hingga asosiasi perusahaan.
Banyak pihak masih belum sepenuhnya memahami aturan baru ini, sehingga seringkali mengharuskan PT Perorangan untuk melampirkan akta notaris dalam berbagai urusan legalitas. Selain itu, kemudahan pendirian tanpa seleksi ketat data awal juga memunculkan kekhawatiran penyalahgunaan.
Untuk menjawab permasalahan ini, akta penegasan dari notaris muncul sebagai solusi efektif. Akta ini tidak hanya melancarkan proses legalitas PT Perorangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari klien dan mitra bisnis. Lalu, apa sebenarnya akta penegasan itu dan bagaimana fungsinya bagi PT Perorangan? Artikel ini akan mengupas tuntas pentingnya akta penegasan untuk bisnis Anda.
Daftar Isi
1. Apa Itu Akta Penegasan? Kekuatan Hukum yang Mengikat
2. Fungsi Utama Akta Penegasan bagi PT Perorangan
3. Hal-Hal yang Dimuat dalam Akta Penegasan
4. Prosedur dan Biaya Pembuatan Akta Penegasan
5. Mengapa Akta Penegasan Penting untuk Kepercayaan Klien?
Amankan Legalitas PT Perorangan Anda dengan Akta Penegasan Bersama Hive Five!
Referensi dan Sumber Informasi:
1. Apa Itu Akta Penegasan? Kekuatan Hukum yang Mengikat
Akta penegasan adalah dokumen resmi yang dibuat di hadapan notaris. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285), akta ini memiliki kekuatan hukum mutlak dan mengikat [1, 2].
Artinya, akta penegasan dapat dijadikan bukti yang sempurna. Keberadaannya tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain, kecuali jika ada pihak yang dapat membuktikan ketidakbenarannya. Sebagai alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama, akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam persidangan.
2. Fungsi Utama Akta Penegasan bagi PT Perorangan
Akta penegasan memiliki beberapa fungsi krusial, khususnya bagi PT Perorangan yang awalnya didirikan tanpa akta notaris:
A. Fungsi Formal dan Kelengkapan Hukum: Akta penegasan berfungsi sebagai formalitas yang melengkapi suatu perbuatan hukum. Meskipun PT Perorangan dapat didirikan dengan pernyataan, adanya akta notaris akan membuat status hukumnya lebih solid dan diakui secara luas, terutama oleh pihak-pihak yang masih belum teredukasi penuh tentang model PT Perorangan. Contohnya, untuk keperluan perbankan, pinjaman, atau kerja sama dengan perusahaan besar.
B. Alat Pembuktian yang Sempurna: Akta ini dibuat untuk tujuan pembuktian di kemudian hari. Sifatnya yang autentik menjadikannya alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang terlibat (pendiri PT Perorangan) dan ahli warisnya, serta pihak-pihak lain yang mendapatkan hak darinya, terkait apa yang dimuat dalam akta tersebut.
C. Bukti yang Mengikat: Akta autentik adalah bukti yang mengikat. Ini berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, dan dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya menjadi alat pembuktian sempurna jika tanda tangan di dalamnya diakui oleh pihak yang bersangkutan.
3. Hal-Hal yang Dimuat dalam Akta Penegasan
Akta Penegasan berisi profil lengkap PT Perorangan yang dibuat oleh pendiri usaha bersama notaris dan bisa disertai saksi-saksi. Akta ini kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.
Secara umum, dalam Akta Penegasan tercantum hal-hal sebagai berikut:
- Tanggal pendirian perusahaan
- Bentuk dan nama perusahaan (misal: PT [Nama Perusahaan] Perorangan)
- Nama lengkap pendiri dan Direktur tunggal
- Alamat tempat usaha atau domisili perusahaan
- Tujuan dan kegiatan usaha pendirian perusahaan (sesuai KBLI)
- Besar modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- Nominal dan jumlah saham (jika ada pembagian saham, meskipun dimiliki tunggal)
- Kepengurusan dan tanggung jawab anggota (dalam hal ini, pendiri sebagai Direktur)
- Tahun buku perusahaan
- Dan ketentuan relevan lainnya yang dianggap perlu.
Akta pendirian tersebut akan dibubuhi meterai, kemudian ditandatangani oleh pendiri perusahaan, saksi (jika ada), dan notaris. Setelah itu, notaris akan mendaftarkan akta tersebut ke pengadilan negeri setempat untuk pengesahan formal.
4. Prosedur dan Biaya Pembuatan Akta Penegasan
Pembuatan akta penegasan dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Setelah akta dibuat, notaris akan membantu dalam proses mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham, jika diperlukan untuk pembaruan data AHU.
Prosedur pembuatannya cukup mudah:
1. Lengkapi Syarat: Anda perlu melengkapi syarat pembuatan akta penegasan, seperti dokumen identitas diri, data PT Perorangan yang sudah berdiri (misalnya Sertifikat Pendaftaran PT Perorangan dari AHU), dan informasi terkait modal.
2. Verifikasi dan Draf Akta: Notaris akan memeriksa kelengkapan data dan membuat draf akta penegasan berdasarkan informasi PT Perorangan yang sudah berdiri.
3. Persetujuan dan Penerbitan: Jika pendiri sudah menyetujui draf akta, notaris akan menerbitkan akta penegasan. Proses penerbitan ini biasanya memakan waktu singkat, sekitar 1-3 hari kerja.
Pembuatan akta penegasan bisa dilakukan secara langsung melalui notaris di kota/kabupaten Anda, atau melalui layanan notaris online yang kini banyak tersedia.
Mengenai biaya, pembuatan akta penegasan tergantung pada kebijakan masing-masing notaris. Umumnya, biayanya berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Namun, biaya tersebut sebanding dengan jaminan hukum yang Anda dapatkan, serta peningkatan kepercayaan terhadap perusahaan PT Perorangan Anda.
5. Mengapa Akta Penegasan Penting untuk Kepercayaan Klien?
Di luar aspek legalitas formal, akta penegasan juga memberikan nilai tambah yang signifikan dalam membangun kepercayaan dengan klien dan mitra bisnis.
a. Peningkatan Kredibilitas: Meskipun PT Perorangan sah tanpa akta notaris, banyak pihak (terutama perusahaan besar, lembaga keuangan, atau investor) yang masih terbiasa dengan “akta pendirian” sebagai bentuk legalitas utama. Akta penegasan memberikan tingkat kredibilitas tambahan dan menunjukkan keseriusan serta profesionalisme bisnis Anda.
b. Mempermudah Transaksi Besar: Untuk transaksi dengan nilai besar, pengajuan pinjaman bank, atau kerja sama formal, pihak lain seringkali meminta dokumen legalitas yang kuat. Akta penegasan notaris akan mempermudah proses ini.
c. Mengatasi Keraguan: Di masa awal peluncuran PT Perorangan, wajar jika ada keraguan atau ketidakpahaman dari berbagai pihak. Akta penegasan menjadi jawaban konkret untuk mengatasi keraguan tersebut dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai status hukum perusahaan Anda.
Amankan Legalitas PT Perorangan Anda dengan Akta Penegasan Bersama Hive Five!
Meskipun PT Perorangan dirancang untuk mempermudah, kenyataannya, akta penegasan seringkali menjadi kunci untuk melancarkan berbagai urusan legalitas dan meningkatkan kepercayaan bisnis. Jangan biarkan ketidakpahaman pihak lain menghambat pertumbuhan usaha Anda.
Jika Anda membutuhkan akta penegasan untuk PT Perorangan Anda, atau bingung mengenai prosedur legalitas lainnya, Hive Five adalah solusi terbaik. Sebagai platform terkemuka yang menawarkan jasa pengurusan perizinan dan legalitas usaha, tim ahli kami siap membantu Anda:
a. Memberikan konsultasi mendalam mengenai kebutuhan akta penegasan dan fungsinya untuk PT Perorangan Anda.
b. Membantu Anda dalam persiapan dokumen dan koordinasi dengan notaris terpercaya untuk pembuatan akta penegasan yang efisien.
c. Memastikan seluruh proses legalitas berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan tunda lagi! Pastikan bisnis PT Perorangan Anda memiliki dasar legal yang kokoh dan dapat meraih kepercayaan maksimal dari semua pihak. Konsultasikan segala kebutuhan Anda dengan menghubungi tim Hive Five sekarang!
Referensi dan Sumber Informasi:
[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) – Pasal 1870.
[2] Herziene Inlandsch Reglement (HIR) – Pasal 165.
[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
[5] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) – Situs Resmi: https://ahu.go.id/.